Bandung, 22 Agustus 2025
RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, sebagai Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan RI, menyelenggarakan Seminar Nasional Pencegahan Perundungan, Gratifikasi, dan Tindakan Penyalahgunaan Kekerasan Seksual di Lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Jumat (22/8) di Aula Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran, Bandung. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, akademisi, rumah sakit pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sambutannya menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mencegah praktik perundungan, nepotisme, dan korupsi di dunia pendidikan kedokteran, sekaligus mendorong lahirnya dokter spesialis yang profesional dan humanis.
“Problem perundungan, nepotisme, dan korupsi itu bukan barang baru, hanya dulu tidak pernah dibicarakan. Di dunia kedokteran sekarang, bukan hanya soal pendidikan yang sulit, tapi juga biaya yang tinggi. Akhirnya hanya orang-orang dari keluarga kaya yang bisa melanjutkan ke spesialis. Padahal, bangsa ini butuh dokter pengabdi, bukan hanya dokter dari kelas tertentu,” tegas Dedi.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Jabar menyiapkan program beasiswa pendidikan dokter spesialis melalui APBD 2026 bagi dokter umum yang mengabdi di rumah sakit pemerintah. Selain itu, akan dilakukan penjaringan calon dokter sejak SMA agar lahir generasi dokter yang berintegritas, beretika, dan berjiwa kebangsaan.
“Ke depan, jangan ada lagi bully, jangan ada lagi pemerasan, jangan ada lagi sikap arogan senior kepada junior. Dunia kedokteran adalah dunia pengabdian, bukan dunia penindasan,” tegas Gubernur.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan menekankan pentingnya menghentikan praktik bullying, gratifikasi, dan kekerasan seksual di pendidikan kedokteran.
“Bullying bukan lagi zamannya. Kami menerima lebih dari 2.000 laporan, sebagian besar dari Bandung, bahkan di RS Hasan Sadikin. Jika dulu sebatas fisik, kini sudah menyangkut materi dan uang. Ini sangat memprihatinkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, praktik korupsi di sektor kesehatan berimbas langsung pada mutu layanan dan keselamatan pasien, sementara kekerasan seksual mencoreng martabat profesi medis. “Mari kita hentikan praktik ini bersama demi generasi tenaga kesehatan yang sehat, profesional, dan bermoral,” ajaknya.
Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Arief S. Kartasasmita menegaskan komitmen UNPAD menciptakan lingkungan akademik yang bermartabat, aman, dan sehat. Hal senada disampaikan anggota Komisi IX DPR RI dr. Cellica Nurrachadiana, yang menilai seminar ini sebagai momentum penting mereformasi pendidikan dan pelayanan kesehatan.
“Kita harus mengingat kembali sumpah kedokteran, yang bukan hanya diucapkan, tetapi dijalankan. Jangan ada lagi perundungan, gratifikasi, atau kekerasan seksual di rumah sakit pendidikan,” tegas Cellica.
Ia juga mengapresiasi langkah Kemenkes memperluas pendidikan berbasis rumah sakit ke daerah 3T dengan insentif khusus bagi dokter, sehingga layanan kesehatan semakin merata dan adil.
—
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email [email protected]. (DJ/SK)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
